Jakarta (RADARJABODETABEK) – Polemik mencuat terkait anggaran pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih yang mencapai Rp 1,6 miliar, dinilai terlalu mewah untuk tingkat desa. Kritik ini disampaikan oleh anggota Komisi VI DPR RI, Zulfikar Hamonangan, dalam rapat kerja bersama Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) yang berlangsung pada Selasa, 18 November 2025.
Biaya Mahal Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih
Dalam rapat tersebut, Zulfikar Hamonangan menyatakan bahwa dana sebesar Rp 1,6 miliar terlalu besar untuk membangun satu gerai koperasi di tingkat desa. Ia menganggap bahwa koperasi seharusnya lebih sederhana sesuai dengan fungsi dasarnya sebagai wadah ekonomi kerakyatan, bukan yang mewah dan berlebihan secara arsitektural.
Kritik terhadap Penggunaan Anggaran
Kritik ini muncul di tengah upaya pemerintah untuk memberdayakan koperasi sebagai motor perekonomian desa, namun penggunaan anggaran yang terlalu besar ini membuat sejumlah legislator meragukan efektivitas dan efisiensi alokasi dana tersebut. Menurut Zulfikar, penting untuk menyesuaikan bentuk dan skala pembangunan koperasi dengan kebutuhan dan kapasitas desa agar tujuan pemberdayaan koperasi tidak hilang.
Peran Koperasi dalam Perekonomian Desa
Koperasi memiliki peran penting dalam perekonomian desa, khususnya dalam menggalang ekonomi kerakyatan dan membantu masyarakat desa mengelola sumber daya secara kolektif. Seperti dijelaskan dalam Wikipedia tentang koperasi, koperasi harus berfungsi sebagai lembaga yang mendukung kebutuhan anggota dengan prinsip demokrasi ekonomi.
Pentingnya pembangunan koperasi yang tepat agar tidak membebani anggaran desa juga pernah dibahas dalam artikel kami sebelumnya tentang ketahanan pangan dan peran lembaga lokal, yang menunjukkan pentingnya sinergi antara koperasi dan lembaga lain dalam memperkuat ekonomi desa.
Tanggapan dan Harapan dari Komisi VI DPR RI
Zulfikar Hamonangan menegaskan bahwa meskipun pembangunan gerai koperasi merupakan hal yang positif, harus ada kontrol ketat agar pengeluaran tetap dalam batas yang wajar dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat desa. Kritik ini menjadi refleksi bagi Kementerian Koperasi agar meninjau ulang rancangan anggaran dan desain pembangunan koperasi desa.
Tidak hanya soal biaya, ini juga tentang mempertahankan esensi koperasi sebagai lembaga ekonomi yang sederhana, demokratis, dan melayani kebutuhan anggota. Implementasi pengelolaan yang berorientasi pada rakyat harus tetap dijaga agar koperasi dapat berkontribusi maksimal.
Kesimpulan
Isu biaya pembangunan Koperasi Merah Putih yang dianggap terlalu mewah ini mengingatkan pentingnya keseimbangan antara pembangunan fasilitas dan efisiensi anggaran, terutama di tingkat desa. Kebijakan dan praktik pembangunan harus mengutamakan prinsip kesederhanaan dan manfaat nyata bagi masyarakat agar koperasi tetap menjadi pilar ekonomi rakyat yang berkelanjutan.
Untuk mendapatkan informasi terkait isu pemerintahan dan pembangunan koperasi lainnya, Anda dapat membaca juga artikel kami sebelumnya tentang pemanfaatan tunjangan anggota DPR yang turut membahas efisiensi anggaran negara.
Sumber: RADARJABODETABEK, YouTube Channel resmi Tempo.co
