/* wp:paragraph */
{“type”:”paragraph”,”props”:{“className”:”lead”},”children”:[“Jakarta (RADARJABODETABEK) – Koalisi masyarakat sipil baru-baru ini mengungkap adanya manipulasi prinsip partisipasi bermakna atau meaningful participation oleh Komisi III DPR dalam pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pernyataan ini muncul setelah Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP, Muhammad Isnur, menyoroti tindakan DPR yang mencatut nama koalisi dalam proses rapat Panitia Kerja (Panja) RUU KUHAP tanpa persetujuan mereka.”]}
/* /wp:paragraph */
/* wp:heading {“level”:2} */
{“type”:”heading”,”attrs”:{“level”:2},”children”:[“Latar Belakang Revisi KUHAP dan Kontroversinya”]}
/* /wp:heading */
/* wp:paragraph */
{“type”:”paragraph”,”children”:[“Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan peraturan penting yang mengatur proses hukum pidana di Indonesia. Revisi KUHAP menjadi agenda utama DPR dalam beberapa tahun terakhir, bertujuan memperbarui mekanisme hukum agar lebih responsif terhadap perkembangan zaman. Namun, pembahasan revisi ini tidak lepas dari kontroversi, terutama terkait keterlibatan masyarakat sipil dan transparansi proses legislasi.”]}
/* /wp:paragraph */
/* wp:paragraph */
{“type”:”paragraph”,”children”:[“Partisipasi bermakna merupakan prinsip penting dalam demokrasi dan proses legislasi. Istilah ini mengacu pada keterlibatan publik yang substantif dan konstruktif dalam pembuatan kebijakan. Namun, tudingan manipulasi oleh DPR dalam kasus revisi KUHAP menjadi sinyal adanya masalah serius dalam penerapan prinsip ini. Untuk lebih memahami, bisa merujuk pada definisi partisipasi bermakna di \””, {“type”:”link”,”attrs”:{“href”:”https://en.wikipedia.org/wiki/Political_participation”,”target”:”_blank”},”children”:[“Political participation – Wikipedia”]}, “\”. “]}
/* /wp:paragraph */
/* wp:heading {“level”:2} */
{“type”:”heading”,”attrs”:{“level”:2},”children”:[“Tuduhan dan Dampak Manipulasi Partisipasi Bermakna”]}
/* /wp:heading */
/* wp:paragraph */
{“type”:”paragraph”,”children”:[“Muhammad Isnur, sebagai koordinator koalisi, secara tegas menyatakan bahwa DPR mencatut nama koalisi masyarakat sipil dalam rapat Panja RUU KUHAP tanpa izin resmi. Praktik ini menunjukkan DPR mengambil keuntungan politik dengan menampilkan kesan keterlibatan publik yang sebenarnya tidak ada atau kurang serius.”]}
/* /wp:paragraph */
/* wp:paragraph */
{“type”:”paragraph”,”children”:[“Penting untuk diketahui bahwa prinsip partisipasi bermakna harus diikuti dengan komunikasi dua arah yang jujur dan keterbukaan informasi. Ketika DPR melakukan manipulasi tersebut, otomatis menimbulkan keraguan terhadap legitimasi dan kredibilitas proses pembaruan hukum. Hal ini tentu berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.”]}
/* /wp:paragraph */
/* wp:heading {“level”:3} */
{“type”:”heading”,”attrs”:{“level”:3},”children”:[“Implikasi Terhadap Proses Legislasi dan Demokrasi”]}
/* /wp:heading */
/* wp:paragraph */
{“type”:”paragraph”,”children”:[“Manipulasi partisipasi bermakna dalam pembahasan KUHAP berpotensi merusak proses demokrasi dan legislatif yang sehat. Hal ini mengingat peran DPR yang seharusnya menjadi wakil rakyat dalam menyerap aspirasi masyarakat secara transparan dan objektif. Ketika kepercayaan itu luntur, maka keseimbangan kekuasaan juga terganggu.”]}
/* /wp:paragraph */
/* wp:paragraph */
{“type”:”paragraph”,”children”:[“Konsekuensi jangka panjangnya bisa berupa menurunnya partisipasi publik dalam proses politik dan hilangnya ruang dialog yang konstruktif. Untuk memahami lebih jauh mengenai mekanisme legislasi di DPR bisa mengakses artikel terkait di situs kami tentang “, {“type”:”link”,”attrs”:{“href”:”https://radarjabodetabek.id/jakarta/dpr-ditantang-buka-bukaan-anggaran-reses-2024-2025/”},”children”:[“DPR Ditantang Buka-Bukaan Anggaran Reses 2024-2025”]}, “.”]}
/* /wp:paragraph */
/* wp:heading {“level”:2} */
{“type”:”heading”,”attrs”:{“level”:2},”children”:[“Pendapat dan Respons Masyarakat Sipil”]}
/* /wp:heading */
/* wp:paragraph */
{“type”:”paragraph”,”children”:[“Koalisi masyarakat sipil menyuarakan keprihatinannya terhadap praktik yang terungkap. Mereka menekankan pentingnya prinsip partisipasi bermakna yang seharusnya menjadi fondasi proses pembaruan hukum di Indonesia. Pendapat ini sejalan dengan semangat transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan yang sehat.”]}
/* /wp:paragraph */
/* wp:paragraph */
{“type”:”paragraph”,”children”:[“Selain itu, pengamat hukum dan akademisi turut memberi sorotan bahwa manipulasi seperti ini dapat menurunkan kualitas produk hukum yang dihasilkan. Sebab, revisi KUHAP memerlukan kajian mendalam dari berbagai elemen masyarakat guna menjamin keadilan dan efektivitas hukum.”]}
/* /wp:paragraph */
/* wp:heading {“level”:3} */
{“type”:”heading”,”attrs”:{“level”:3},”children”:[“Peran Masyarakat dalam Proses Legislasi”]}
/* /wp:heading */
/* wp:paragraph */
{“type”:”paragraph”,”children”:[“Proses legislasi di Indonesia memang mengakomodasi partisipasi publik. Menurut UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, keterlibatan masyarakat adalah aspek krusial agar Undang-Undang yang dihasilkan dapat diterima dan mencerminkan kebutuhan rakyat. Oleh karena itu, penyimpangan prinsip partisipasi bermakna tidak boleh diabaikan.”]}
/* /wp:paragraph */
/* wp:paragraph */
{“type”:”paragraph”,”children”:[“Dalam konteks ini, masyarakat dan organisasi sipil harus aktif memantau dan mengkritisi setiap tahapan pembahasan. Seperti disorot dalam artikel kami mengenai “, {“type”:”link”,”attrs”:{“href”:”https://radarjabodetabek.id/jakarta/tempo-eksplainer-peluang-mk-hapus-tunjangan-pensiun-anggota-dpr/”},”children”:[“Peluang MK Hapus Tunjangan Pensiun Anggota DPR”]}, “, yang menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kinerja DPR sebagai bagian dari kontrol demokrasi.”]}
/* /wp:paragraph */
/* wp:paragraph */
{“type”:”paragraph”,”children”:[“Dengan pernyataan tegas dari Koalisi Masyarakat Sipil mengenai manipulasi dalam pembahasan KUHAP, persoalan ini menjadi panggilan untuk perbaikan tata kelola proses legislasi di Indonesia guna menjaga kepercayaan rakyat dan kualitas hukum yang dihasilkan.”]}
/* /wp:paragraph */
/* wp:paragraph */
{“type”:”paragraph”,”children”:[“Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi laman resmi Tempo di “, {“type”:”link”,”attrs”:{“href”:”https://www.tempo.co”},”children”:[“Tempo.co”]}, “.”]}
/* /wp:paragraph */
/* wp:paragraph */
{“type”:”paragraph”,”children”:[“Sumber: RADARJABODETABEK, YouTube Channel resmi Tempodotco”]}
/* /wp:paragraph */
