[{“blockName”:”core/paragraph”,”attrs”:{},”innerHTML”:”
Jakarta (RADARJABODETABEK) – PERHIMPUNAN Pendidikan dan Guru (P2G) mengeluarkan kritik tajam terhadap kebijakan terbaru pemerintah terkait penugasan guru wali sebagaimana diatur dalam Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025. Kebijakan ini dianggap berpotensi menambah beban kerja para guru dan dapat mengancam pencairan sertifikasi guru yang selama ini menjadi hak mereka.
“,”innerContent”:[“Jakarta (RADARJABODETABEK) – PERHIMPUNAN Pendidikan dan Guru (P2G) mengeluarkan kritik tajam terhadap kebijakan terbaru pemerintah terkait penugasan guru wali sebagaimana diatur dalam Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025. Kebijakan ini dianggap berpotensi menambah beban kerja para guru dan dapat mengancam pencairan sertifikasi guru yang selama ini menjadi hak mereka.”]},{“blockName”:”core/heading”,”attrs”:{“level”:2},”innerHTML”:”
Permendikdasmen No. 11 Tahun 2025 dan Penugasan Guru Wali
“,”innerContent”:[“Permendikdasmen No. 11 Tahun 2025 dan Penugasan Guru Wali”]},{“blockName”:”core/paragraph”,”attrs”:{},”innerHTML”:”
Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 secara resmi mengatur tugas guru wali di lingkungan pendidikan dasar dan menengah. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi guru wali sebagai penghubung utama antara sekolah, siswa, dan orang tua. Meski demikian, pendidikan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang tidak bisa diabaikan, termasuk beban kerja guru yang sudah padat sebelumnya.
“,”innerContent”:[“Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 secara resmi mengatur tugas guru wali di lingkungan pendidikan dasar dan menengah. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi guru wali sebagai penghubung utama antara sekolah, siswa, dan orang tua. Meski demikian, “,”pendidikan di Indonesia”,” menghadapi berbagai tantangan yang tidak bisa diabaikan, termasuk beban kerja guru yang sudah padat sebelumnya.”]},{“blockName”:”core/heading”,”attrs”:{“level”:2},”innerHTML”:”
Kritik P2G Terhadap Kebijakan Baru
“,”innerContent”:[“Kritik P2G Terhadap Kebijakan Baru”]},{“blockName”:”core/paragraph”,”attrs”:{},”innerHTML”:”
Menurut Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, kebijakan penugasan guru wali ini justru akan menambah beban kerja guru secara signifikan. Selain itu, aturan ini dinilai tidak menyelesaikan permasalahan pokok yaitu kekurangan guru bimbingan konseling (BK) di sekolah-sekolah, yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk mendukung perkembangan siswa secara mental dan akademik.
“,”innerContent”:[“Menurut Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, kebijakan penugasan guru wali ini justru akan menambah beban kerja guru secara signifikan. Selain itu, aturan ini dinilai tidak menyelesaikan permasalahan pokok yaitu kekurangan guru bimbingan konseling (BK) di sekolah-sekolah, yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk mendukung perkembangan siswa secara mental dan akademik.”]},{“blockName”:”core/paragraph”,”attrs”:{},”innerHTML”:”
Beban kerja yang meningkat ini bisa berpotensi menghambat pencairan sertifikasi guru yang merupakan hak penting bagi para pendidik sebagai apresiasi atas profesionalitas mereka. Hal ini tentu akan menimbulkan keresahan di kalangan guru yang sudah bekerja keras di tengah tantangan pendidikan saat ini.
“,”innerContent”:[“Beban kerja yang meningkat ini bisa berpotensi menghambat pencairan sertifikasi guru yang merupakan hak penting bagi para pendidik sebagai apresiasi atas profesionalitas mereka. Hal ini tentu akan menimbulkan keresahan di kalangan guru yang sudah bekerja keras di tengah tantangan pendidikan saat ini.”]},{“blockName”:”core/heading”,”attrs”:{“level”:2},”innerHTML”:”
Permasalahan Kekurangan Guru Bimbingan Konseling
“,”innerContent”:[“Permasalahan Kekurangan Guru Bimbingan Konseling”]},{“blockName”:”core/paragraph”,”attrs”:{},”innerHTML”:”
Salah satu isu utama yang tidak tertangani dalam Permendikdasmen No. 11 ini adalah kekurangan guru bimbingan konseling (BK). Padahal, peran guru BK sangat penting untuk membantu siswa mengatasi berbagai masalah pribadi dan akademik. Kekurangan guru BK ini mengakibatkan beban tambahan bagi guru wali, yang seharusnya fokus pada pengawasan dan bimbingan siswa secara menyeluruh.
“,”innerContent”:[“Salah satu isu utama yang tidak tertangani dalam Permendikdasmen No. 11 ini adalah kekurangan guru bimbingan konseling (BK). Padahal, peran guru BK sangat penting untuk membantu siswa mengatasi berbagai masalah pribadi dan akademik. Kekurangan guru BK ini mengakibatkan beban tambahan bagi guru wali, yang seharusnya fokus pada pengawasan dan bimbingan siswa secara menyeluruh.”]},{“blockName”:”core/paragraph”,”attrs”:{},”innerHTML”:”
Untuk memahami lebih jauh tentang peran guru bimbingan konseling dalam sekolah, pembaca dapat merujuk pada artikel kami sebelumnya yang mengulas peran guru BK di sekolah yang membahas pentingnya keberadaan guru BK.
“,”innerContent”:[“Untuk memahami lebih jauh tentang peran guru bimbingan konseling dalam sekolah, pembaca dapat merujuk pada artikel kami sebelumnya yang mengulas peran “,”guru BK di sekolah”,” yang membahas pentingnya keberadaan guru BK.”]},{“blockName”:”core/heading”,”attrs”:{“level”:2},”innerHTML”:”
Solusi yang Diperlukan untuk Kebijakan Pendidikan
“,”innerContent”:[“Solusi yang Diperlukan untuk Kebijakan Pendidikan”]},{“blockName”:”core/paragraph”,”attrs”:{},”innerHTML”:”
Kondisi ini menuntut adanya solusi yang lebih efektif dari pemerintah untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga pendidik, khususnya guru bimbingan konseling. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan merekrut lebih banyak guru BK profesional agar peran guru wali tidak menjadi beban tambahan yang memberatkan.
“,”innerContent”:[“Kondisi ini menuntut adanya solusi yang lebih efektif dari pemerintah untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga pendidik, khususnya guru bimbingan konseling. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan merekrut lebih banyak guru BK profesional agar peran guru wali tidak menjadi beban tambahan yang memberatkan.”]},{“blockName”:”core/paragraph”,”attrs”:{},”innerHTML”:”
Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan ini agar tidak menimbulkan konsekuensi negatif yang berdampak pada kualitas pendidikan secara luas. Kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan guru dan kebutuhan siswa secara seimbang adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal.
“,”innerContent”:[“Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan ini agar tidak menimbulkan konsekuensi negatif yang berdampak pada kualitas pendidikan secara luas. Kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan guru dan kebutuhan siswa secara seimbang adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal.”]},{“blockName”:”core/paragraph”,”attrs”:{},”innerHTML”:”
Informasi lebih lanjut mengenai tantangan dan dinamika dalam dunia pendidikan bisa dilihat pada kategori Jakarta di situs kami.
“,”innerContent”:[“Informasi lebih lanjut mengenai tantangan dan dinamika dalam dunia pendidikan bisa dilihat pada kategori “,”Jakarta”,” di situs kami.”]},{“blockName”:”core/paragraph”,”attrs”:{},”innerHTML”:”
Sumber: RADARJABODETABEK, YouTube Channel resmi Tempodotco
“,”innerContent”:[“Sumber: RADARJABODETABEK, YouTube Channel resmi Tempodotco”]}]
