FITRA Donasi Seribu Sehari Dedi Mulyadi Berpotensi Jadi Pungutan Terselubung
FITRA mengkritik kebijakan donasi Rp 1.000 sehari dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang dinilai berpotensi menjadi pungutan terselubung meskipun bersifat sukarela.
FITRA mengkritik kebijakan donasi Rp 1.000 sehari dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang dinilai berpotensi menjadi pungutan terselubung meskipun bersifat sukarela.
Timnas Indonesia mengalami kekalahan tipis 2-3 dari Arab Saudi dalam pertandingan pertama putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Jeddah, Arab Saudi.
Mahkamah Konstitusi dijadwalkan menggelar sidang perdana uji materi terkait tunjangan pensiun anggota DPR pada 10 Oktober 2025. Para penggugat optimistis penghapusan tunjangan pensiun dapat terealisasi sebagai respons gelombang kritik publik.
Direktur Utama Tempo Media Arif Zulkifli menegaskan bahwa sepanjang sejarah, kebebasan pers selalu mendapat gangguan dari rezim pemerintah yang tidak menyukainya. Pentingnya kebebasan pers untuk menopang demokrasi menjadi alasan utama mengapa pers bebas harus selalu dijaga.
Kasus keracunan massal pada program Makan Bergizi Gratis memicu trauma di kalangan korban dan keluarganya, menyoroti pentingnya jaminan keamanan pangan dalam program pemerintah.
Kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) menimbulkan trauma mendalam bagi para korban dan keluarga, sekaligus menimbulkan perhatian serius terhadap keamanan program tersebut.
Tragedi ambruknya Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo menyisakan duka mendalam dan pertanyaan serius mengenai aspek hukum dari kejadian tersebut.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membatasi rekrutmen petugas pemadam kebakaran dan PPSU tahun 2026 akibat penurunan APBD DKI Jakarta yang dipengaruhi pemangkasan dana transfer pusat.
Analisis kritis terhadap pidato Prabowo di PBB yang dianggap tidak menyentuh akar masalah genosida Palestina di Gaza dan implikasinya terhadap konflik di wilayah tersebut.
Dana daerah yang menumpuk di bank akibat rendahnya belanja pemerintah daerah mendapat perhatian khusus dari Kejaksaan Agung. Pendampingan hukum diberikan untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai aturan.
