Apa Itu Zoon Politicon dalam Republikanisme
Mengenal konsep Zoon Politicon dalam konteks republikanisme, termasuk tiga ciri utama masyarakat republik yaitu partisipasi, musyawarah, dan retorika sebagai kunci mewujudkan kebaikan bersama.
Mengenal konsep Zoon Politicon dalam konteks republikanisme, termasuk tiga ciri utama masyarakat republik yaitu partisipasi, musyawarah, dan retorika sebagai kunci mewujudkan kebaikan bersama.
Demonstrasi di depan Gedung DPR Jakarta pada 25 Agustus 2025 berakhir ricuh dengan aparat menggunakan water cannon untuk membubarkan massa yang melempar.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan pemerintah Presiden Prabowo Subianto akan menindak tegas anggota kabinet yang terlibat korupsi demi mewujudkan pemerintahan bersih dan transparan.
Proses penunjukan Inosentius Samsul sebagai hakim Mahkamah Konstitusi dinilai cacat prosedur karena tidak memenuhi ketentuan seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menilai ruang laktasi dan ruang ganti popok untuk bayi lebih prioritas dalam perjalanan kereta jarak jauh dibandingkan dengan gerbong khusus perokok.
Berita terkini mengenai tantangan transparansi DPR dalam membuka laporan pertanggungjawaban dana reses dan uang kunjungan dapil untuk tahun 2024-2025. Penjelasan lengkap mengenai tuntutan ICW kepada DPR dan DPD RI agar anggaran publik ini dapat diakses oleh masyarakat untuk menjaga akuntabilitas.
Mengupas perjalanan dan dampak Perjanjian Helsinki yang mengakhiri konflik bersenjata Gerakan Aceh Merdeka dengan Tentara Nasional Indonesia, serta potensi penerapan model perdamaian ini pada konflik lainnya seperti di Papua.
Pemerintah Provinsi Jakarta mengambil langkah inovatif dengan mengalihfungsikan trotoar di Jalan TB Simatupang menjadi jalur kendaraan untuk mengatasi kemacetan yang semakin parah akibat proyek galian.
Peran keluarga sangat krusial dalam membangun generasi emas Indonesia yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga kuat karakter dan mentalnya. Program Tamasya dan GATI menjadi inisiatif strategis untuk mendukung tujuan ini.
Presiden Prabowo Subianto akan mengeluarkan Peraturan Presiden terkait perubahan status BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah setelah RUU Haji disahkan, untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah haji.
